TEMPO.CO, Jakarta - Polemik tentang tes wawasan kebangsaan (TWK) belum usai. Kali ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman. TWK merupakan cara pimpinan KPK mengubah status pegawai menjadi ASN yang merupakan dampak dari revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Terbaru, KPK menolak melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan balik menganggap lembaga tersebut melanggar konstitusi. Tempo merangkum kembali sejumlah fakta tersebut ihwal permasalahan TWK. Berikut rangkumannya:
Temuan Ombudsman
Awalnya pada Juli 2021, Ombudsman menyatakan ada penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kekuasaan, dan maladministrasi dalam proses tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Ombudsman lantas meminta KPK dan BKN melakukan sejumlah tindakan korektif, salah satunya dengan menetapkan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes menjadi aparatur sipil negara.
"Kami sangat berharap, pimpinan KPK dan BKN kan bukan warga negara biasa, mereka negarawan. Sebagai negarawan ketaatan terhadap aturan pasti tinggi, mestinya begitu," kata Anggota Ombudsman Republik Indonesia Robert Na Endi Jaweng, Jumat, 23 Juli 2021.
Baca Juga:
KPK Keberatan
Akan tetapi, KPK menolak untuk melaksanakan tindakan korektif yang diminta Ombudsman RI. KPK menyatakan tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman melanggar aturan dan melampaui wewenang.
“Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disampaikan Ombudsman RI ke KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021.
13 Poin Keberatan
KPK menyatakan 13 poin keberatan terhadap permintaan Ombudsman. Salah satunya, KPK menilai Ombudsman tidak punya wewenang memeriksa proses pembentukan Peraturan KPK yang mengatur alih status pegawai. Menurut KPK, yang memiliki wewenang memeriksa aturan itu secara formil maupun materil adalah Mahkamah Agung.
Selain itu, KPK juga menyatakan keberatan melakukan tindakan korektif yang diminta Ombudsman RI dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan. Salah satu alasannya, KPK menilai urusan alih status pegawai adalah urusan internal.
"Kepegawaian itu urusan internal, sementara pelayanan publik adalah produk dari lembaga. Tapi mulai dari rekrutmen, menaikkan pangkat, penggajian adalah urusan kepegawaian organisasi,” kata Nurul Ghufron.
Tuding Ombudsman Langgar Konstitusi
KPK juga menuding Ombudsman melanggar konstitusi karena memeriksa laporan mengenai tes wawasan kebangsaan itu. “Pokok perkara yang diperiksa Ombudsman merupakan pengujian keabsahan formil pembentukan aturan yang merupakan kompetensi absolut Mahkamah Agung,” kata Nurul Ghufron.
